Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) meyakini bahwa video penyiksaan di Papua itu asli. Apakah adegan di video itu rekayasa atau bukan, harus dibuktikan dan diinformasikan secara luas.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, tayangan mengenai penganiayaan terhadap sejumlah orang Papua oleh pelaku yang salah satunya mengenakan pakaian ala militer itu menunjukkan cara-cara biadab yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi antipenyiksaan.
Sejauh pemerintah belum memberikan keterangan resmi disertai investigasi secara mendalam tentang video tersebut, menimbulkan persepsi bahwa tindakan biadab itu sengaja dilakukan oleh oknum militer Indonesia. "Kalau tidak ada informasi yang jelas, saya khawatir masyarakat akan meyakini bahwa itu memang benar aparat militer," kata Haris di kantor KontraS, Senin (18/10/2010) siang.
Haris menyayangkan sikap pemerintah yang kerap kali tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait masalah-masalah kekerasan yang diduga melibatkan TNI. Pemerintah harus menyelidiki kasus ini dan tidak memberikan jawaban terbatas, misalnya dengan mengatakan video itu rekayasa.
"Kita patut khawatir dan menolak jika aparat hukum atau pemerintahan mengatakan bahwa film itu palsu. Palsu itu ada dua, pertama film itu teatrikal, yang kedua itu bukan orang Indonesia," tegas Haris.
Dengan menginvestigasi dan menginformasikan masalah ini secara jelas, tambah Haris, pemerintah dapat membantu TNI yang merasa dirugikan jika pelaku penyiksaan tersebut bukan anggota TNI. Kompas
No comments:
Post a Comment